jump to navigation

Separatisme Seiring Jalan Agustus 19, 2011

Posted by Desa Sima in Nasional.
trackback
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) genap berumur 66 tahun. Sebuah perjalanan panjang telah ditempuh negara ini dalam mengarungi bahtera kemerdekaan, melewati berbagai rintangan. Meniti buih, menembus gelombang demi gelombang, dalam kapal Bhinneka Tunggal Ika. 
Tak jarang kapal NKRI dibuat oleng oleh gelombang separatisme di beberapa daerah. Di bagian Timur, misalnya, separatisme sempat berkembang menjadi gerakan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Kala itu, rejim pemimpin negeri terjebak oleh ‘tipu daya’ pihak asing yang turut memancing di air keruh. Lobi pihak asing di PPB pun tak mampu dilawan oleh para diplomat kita di PBB. Maka lepaslah Timor Timor dari pangkuan ibu Pertiwi.

Pengalaman buruk itu menjadi bekal berharga bagi para pemimpin negeri ini dalam menyelesaikan kasus separatisme di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya berhasil diredam lewat cara-cara diplomatik.
Kini, di usia 66 tahun, ancaman separatisme masih membayangi negeri ini. Di belahan Nusantara bagian Timur bibit-bibit separatisme belum hilang. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) masih terus menggalang kekuatan. Untuk mendapat dukungan internasional, mereka memanfaatkan simpati oknum-oknum politisi di negeri Belanda. Dari negeri Kincir Angin itulah lobi mereka berhembus ke mancanegara.
Ketika RMS sedikit tiarap, giliran para pemicu separatisme di Papua beraksi. Ledakan demo menuntut referendum di tanah Papua, yang ujung-ujungnya adalah kemerdekaan Papua, pada awal Agustus lalu, menjadi antiklimaks dari gerakan separatis di provinsi paling Timur wilayah RI itu.
Aksi terang-terangan menuntut Papua merdeka itu diiringi serangkaian kekerasan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di beberapa wilayah. Sepanjang Juli hingga Agustus 2011 tercatat setidaknya telah terjadi delapan peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua.
Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, setidaknya terdapat 15 orang warga sipil menjadi korban dalam kasus penembakan, 17 warga sipil menjadi korban dalam kasus bentrokan antara kelompok Tomas Tabuni dan Simon Alom. Tak hanya warga sipil, sembilan anggota TNI juga menjadi korban penembakan.
Kelompok Separatis OPM secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas serangkaian kekerasan dan penyerangan tersebut. “Kami bertanggung jawab dengan serangkaian aksi penembakan terhadap prajurit TNI dan posnya. Aksi itu sebagai bentuk ungkapan kami yang tidak mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” ujar Anton Tabuni Sekretaris Jenderal OPM wilayah Pegunungan Tengah Papua, kepada media di Jakarta.
Kelompok OPM, kata Anton, juga menolak niat Pemerintah RI untuk mengajak bergabung dengan NKRI. “Kami sudah putuskan, Papua merdeka adalah harga mati, jadi kami akan terus berjuang demi kemerdekaan Papua,” tegasnya. Anton juga mengancam akan terus bergerilya dengan kelompoknya dalam memerangai pasukan TNI dan Polri, yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Menurut Anton, serangkaian aksi yang dilakukan kelompoknya bertujuan memancing perhattian internasional, terutama Amerika Serikat dan PBB. Ia menegaskan, OPM akan mengirimkan surat resmi ke pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan PBB, bahwa perjuangan Papua Merdeka tidak akan pernah surut, hingga obsesi dan cita-cita kemerdekaan Papua tercapai.
Rupanya, pancing yang ditebarkan OPM berhasil menjerat ikan kakap. Tidak kurang, media massa Australia dan beberapa LSM asing (NGO) ikut mengaduk di air keruh. Kelompok media Fairfax Australia berhasil membocorkan dokumen intelijen Kopassus di Papua. Info tersebut kemudian disantap rame-rame oleh politikus dan LSM asing. Berkedok isu HAM, mereka menuntut pemerintah Indonesia tidak paranoid terhadap Papua.
Salah satu LSM yang turut campur dalam urusan rumah tangga RI itu adalah Organisasi HAM Human Right Watch (HRW), yang mengatakan bahwa aksi intelejen TNI merupakan bentuk ketakutan yang berlebihan. “Dokumen Kopassus ini menunjukkan tingkat paranoid yang mendalam di Papua, sehingga ekspresi politik yang damai disamakan dengan aktivitas kriminal,” ujar Elaine Pearson, wakil direktur HRW untuk Asia, dalam situs resmi lembaga ini, yang dilansir Senin, 15 Agustus 2011.
LSM yang berbasis di New York, Amerika Serikat, itu menuduh Kopassus yang bertugas di Papua kerap melakukan tindak kekerasan. Sebaliknya, dalam dokumen yang bocor di media Australia itu, pihak Kopassus mengungkap bahwa aktivitas politik di daerah tersebut lebih berbahaya dibandingkan separatisme bersenjata. Sebab, para politisi telah mendapatkan dukungan dari luar negeri. Mereka kerap mengadakan demonstrasi, konferensi pers dan pertemuan rahasia.
Tampaknya, HRW berusaha memutar balikkan fakta. Sudah jelas diakui oleh pimpinan OPM bahwa mereka sengaja membuat keributan di Papua. Sudah terang bahwa mereka ingin Papua merdeka. Lalu HRW menginginkan pemerintah RI melakukan pembiaran terhadap rencana makar? Sungguh tak masuk akal.
Isu HAM yang mereka usung memang paten dalam memojokkan pemerintah RI. Namun kita tidak boleh terjebak dengan skenario pihak asing yang menginginkan Papua merdeka. Pemerintah RI juga harus bertindak hati-hati agar tidak terjerat dengan isu HAM dalam menumpas upaya makar di Papua.
Pemerintah harus segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua untuk menekan kasus kekerasan, terutama dewan adat papua. Dengan memperpanjang proses dialog, akan semakin memperkecil ruang untuk terjadinya kekerasan. Kebijakan untuk Papua pun seyogyanya diambil dengan berorientasi pada pendekatan persuasif.
Lebih jauh, konflik di Papua hanya bisa diurai dengan melihat akar masalahnya. Seperti kasus-kasus separatisme di belahan bumi lain, ketimpangan ekonomi kerap menjadi pemicunya. Tak terkecuali di Papua. Karena itu, kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi prioritas di masa datang. Jangan sampai, tanah Papua yang kaya dengan sumberdaya alam justru dikuras dan hasilnya sebagian besar dinikmati oleh Jakarta dan Amerika.
Sekedar mengingatkan, di Papua ada 400 bahasa yang disatukan oleh Bahasa Indonesia. Artinya, mereka adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sudah pula distempel oleh PBB pasca Pepera pada 1969. Inilah harga mati yang harus dipertahankan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Dirgahayu Indonesia! (Elf, Gat)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: